Salah satu bentuk ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Liberal adalah? Ini Jawabanya!

Pertanyaan

Salah satu bentuk ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Liberal adalah?

1. terjadi pergantian kabinet sampai 7 kali
2. munculnya PNI dan Masyumi sebagai partai terkuat
3. diadakannya pemilu pertama tahun 1955 selama 2 tahap
4. banyaknya partai peserta pemilu
5. gagalnya perjuangan pengembalian Irian Barat

Jawaban Yang Benar: A. Terjadi Pergantian Kabinet Sampai 7 Kali

Penjelasan Detail

copaster.com – Pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia (1950-1959), terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik yang tercermin dalam seringnya pergantian kabinet.

Awalnya, penting untuk memahami konteks Demokrasi Liberal di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara ini menjalani beberapa sistem pemerintahan, salah satunya adalah sistem Demokrasi Liberal yang diadopsi setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Sistem ini mengakomodasi pluralitas politik dengan memungkinkan berdirinya berbagai partai politik.

Ciri Khas Demokrasi Liberal

Salah satu ciri khas dari sistem Demokrasi Liberal adalah adanya kabinet parlementer. Dalam sistem ini, kabinet diambil dari partai mayoritas di parlemen, dan kepala pemerintahan (biasanya perdana menteri) adalah anggota partai mayoritas.

Namun, situasi politik yang cenderung dinamis dan adanya partai-partai politik yang memiliki perbedaan pendapat mendasar menyebabkan seringnya pergantian kabinet.

Faktor Yang Menyebabkan Pergantian Kabinet

Beberapa faktor yang menyebabkan pergantian kabinet yang sering pada masa Demokrasi Liberal adalah:

1. Fragmentasi Partai Politik: Pada masa itu, terdapat banyak partai politik yang memiliki representasi di parlemen. Fragmentasi ini membuat susunan kabinet terdiri dari berbagai partai yang harus bekerja sama. Perbedaan ideologi dan kepentingan antarpartai sering kali menjadi kendala dalam mempertahankan stabilitas kabinet.
2. Ketidakstabilan Politik Internal: Persaingan politik antarpartai dan konflik internal di dalam partai-partai tersebut turut menyebabkan ketidakstabilan politik. Masing-masing partai berusaha mempertahankan kepentingan dan ideologinya, dan ketidaksesuaian dalam hal ini dapat memicu perubahan kabinet.
3. Krisis Ekonomi: Pada periode tersebut, Indonesia mengalami sejumlah krisis ekonomi yang memengaruhi stabilitas politik. Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam menangani krisis ekonomi dapat menciptakan tekanan politik dan memicu pergantian kabinet sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat.
4. Konflik Ideologis: Terdapat konflik ideologis antarpartai, terutama antara partai-partai yang cenderung nasionalis dan agama. Perbedaan pandangan mengenai arah pembangunan negara seringkali menciptakan ketidakharmonisan di dalam kabinet.
5. Krisis Keamanan: Pada masa Demokrasi Liberal, Indonesia juga mengalami beberapa konflik keamanan, seperti PRRI/Permesta di tahun 1958-1959. Konflik ini dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan memicu perubahan dalam tubuh kabinet.

Contoh Konkret

Sebagai contoh konkret, periode pemerintahan Demokrasi Liberal pada awal 1950-an diwarnai oleh perubahan kabinet yang cukup sering.

Kabinet pada saat itu termasuk Kabinet Natsir I, Kabinet Natsir II, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, dan beberapa pergantian lainnya. Setiap pergantian kabinet ini tidak hanya mencerminkan dinamika politik di parlemen tetapi juga tekanan dan tantangan eksternal yang dihadapi pemerintah.

Pergantian kabinet yang sering memiliki dampak langsung pada stabilitas pemerintahan dan implementasi kebijakan. Ketidakpastian dalam kepemimpinan dan perubahan menteri-menteri kunci dapat menghambat kelancaran pelaksanaan program-program pemerintah.

Selain itu, seringnya pergantian kabinet juga menciptakan ketidakstabilan politik yang dapat memberikan kesan bahwa pemerintahan sedang menghadapi kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang kuat.

Ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Liberal mencapai puncaknya pada tahun 1957 ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan menyelenggarakan pemerintahan dengan Konstitusi tahun 1945.

Tindakan ini mengakhiri masa Demokrasi Liberal dan membawa Indonesia ke arah pemerintahan yang lebih otoriter.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor kompleks, seperti fragmentasi partai politik, ketidakstabilan ekonomi, konflik ideologis, krisis keamanan, dan persaingan politik yang intens.

Semua faktor ini bersama-sama menciptakan kondisi di mana pergantian kabinet menjadi kejadian yang sering terjadi, mencerminkan dinamika politik yang kompleks pada periode tersebut.